Munculnya Bitung menjadi satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari perjuangan seorang yang bernama Simon Tudus sebagai Tunduang Wanua Bitung. Berawal dari satu tekad untuk membuka sebuah huma di kawasan yang terletak di tepian pantai.

Simon mendirikan sebuah gubuk di bawah pohon besar di antara sekian banyak pohon Bitung yang tumbuh subur di daerah rawa. Pohon Bitung tersebut tumbuh di rentang pagar Pos I Pelabuhan Bitung sekarang dan kurang lebih 30 meter dari tepian pantai saat air pasang naik.

Keberadaan gubuk di huma tentunya menjadi tempat berteduh khususnya ketika laut kurang bersahabat. Setiap orang yang mencari tempat berteduh Simon Tundus waktu itu, Ia akan menjawab kalau pemukimannya itu, berada dibawah pohon Bitung.

Suatu ketika Simon Tudus sedang berteduh menyaksikan banyaknya nelayan berdatangan secara bergantian, tidak saja dari sekitar Tonsea, Sangihe Talaud tapi juga dari Maluku, Habibu dan Papagami yang beragama Islam. Saat itu pula  ia melihat suatu hal yang mengagumkan yakni bermacam-macam burung silih berganti hinggap di pohon Bitung. Atas peristiwa ini ia berfirasat bahwa suatu waktu tempat ini akan didiami oleh banyak suku bangsa.

Dalam Kamus Sangirees-Nederlands Woordenboek yang diedit oleh Mr. K.G.F. Stellen dan Drs. W.Aerbersold dari penulis N. Adrian, 1893, cetakan terakhir tahun 1959, kata Bitung adalah nama sebuah pohon, Stevige Koroestige Boom. Dalam bahasa botani disebut Hivia Hospital

Dari sekian banyak pertemuan para nelayan maka kata Bitung (Witung) sudah beralih makna dari nama pohon ke penunjukan tempat. Akhirnya makna ini berkembang sampai sekarang. Para pemukim beragama Kristen terdiri dari Elias Lontoh Sompotan, Daniel Mais Pongoh, Hendrikus Langie Langelo,

Martinus Langelo,  Andries Rompis,  Mais Pantow, Benyamin Wangi,  Andries Hendrik Dulang Kansil dan Yesaya Malalutan. Mereka inilah antara lain penduduk Bitung pertama setelah Simon Tudus yang merupakan perintis terbentuknya Desa Bitung (Negeri Bitung).

1 Januari 1918

Bitung diakui oleh Pemerintah Belanda sebagai suatu negeri,

Tahun 1926

Theopilus Bawotong, Frederik Tidatu dan Hendrik Dulok Kansil mewakili penghuni Desa Bitung menghadap Hukum Besar Tonsea di  Airmadidi

Tahun 1927

Bitung menjadi desa di bawah Kehukumtuaan Madidir dengan Elias Lontoh Sompotan, cucu mantu Simon Tudus diangkat menjadi kepala jaga tunduan kemudian diangkat menjadi Hukum Tua

Tahun 1928

Elias Lontoh Sompotan diganti oleh Hukum Tua H.L.Langelo.

1 Januari 1928

Bitung disahkan setelah dikelurakan Beslit oleh Pemerintah

1 Juli 1947

Bitung menjadi distrik bawahan yang berdiri sendiri terpisah dari distrik bawahan dengan luas wilayah 19.870 Ha, terdiri dari 13.428 jiwa tersebar pada 11 desa.

Tahun 1964

SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 244 Tahun 1964, Bitung ditetapkan menjadi satu Kecamatan dengan jumlah penduduk waktu itu sekitar 32.000 jiwa tersebar pada 28 desa dengan luas wilayah 29,79 km².

Tahun 1967

dibentuklah Kantor Penghubung atau Wakil Bupati Minahasa di Bitung, sebagai koordinator seluruh  Pemerintahan dan Pembangunan.

Tahun 1968

Gubernur Propinsi Sulawesi Utara membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bitung.

April 1971

Bupati Minahasa menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dari Penghubung Bupati Minahasa di Bitung.

2 Juli 1974

Gubernur Propinsi Sulawesi Utara mengangkat Wempi A. Worang sebagai kepala atas 3 lembaga yakni Penghubung Bupati, Camat dan Kepala Dinas Pembangunan Bitung.

10 April 1975

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975, maka pada tanggal 10 April 1975 Kecamatan Bitung diresmikan sebagai Kota Administratif yang pertama di Indonesia, dengan luas wilayah 304 km²

terdiri dari 3 kecamatan dan 35 desa.

Dengan semakin berkembangnya Bitung yang kemudian dijuluki Kota Serba Dimensi yaitu Kota Pelabuhan, Kota Industri, Kota Perdagangan, Kota Pariwisata dan Kota

10 Oktober 1990

Kota Administratif Bitung meningkat statusnya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990, dengan luas wilayah 304 km², 3 kecamatan dan 44 kelurahan.

Drs. S.H. Sarundayang merupakan Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Bitung yang pertama.

6 Desember 1995

Sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 1995 tanggal 6 Desember 1995 terbentuklah Kecamatan Bitung Timur hasil pemekaran dari Kecamatan Bitung Tengah. Dengan demikian Kota Madya Bitung menjadi 4 wilayah kecamatan.

14 Desember 2001

Era Otonomi daerah membuat Penyebutan Kotamadya Bitung menjadi Kota Bitung hingga sekarang

Tahun 2001

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 100 Tahun 2001, Kecamatan Bitung Tengah mekar menjadi dua kecamatan, ditambah dengan   Kecamatan Bitung Barat

sehingga sejak saat itu jumlah kecamatan di Kota Bitung menjadi 5 kecamatan yakni Kecamatan Bitung Barat, Bitung Tengah, Bitung Utara, Bitung Selatan dan Bitung Timur  dengan  jumlah kelurahan yang dimekakan menjadi 60 dari sebelumnya yang 44 kelurahan.

10 Oktober 2007

Kota Bitung mengalami pemekaran sehingga menjadi 8 kecamatan dengan menganti nama kecamatan, sekaligus pemekaran kelurahan dari 60 Kelurahan menjadi 69 kelurahan sampai saat ini.

DahulunyaMenjadi
Kecamatan Bitung SelatanKecamatan Lembeh Utara
Kecamatan Lembeh Selatan
Kecamatan Bitung BaratKecamatan Matuari
Kecamatan Girian
Kecamatan Bitung TengahKecamatan Madidir
Kecamatan Maesa
Kecamatan Bitung UtaraKecamatan Ranowulu
Kecamatan Bitung TimurKecamatan Aertembaga

Dirangkum dari berbagai Sumber